DAERAH Terapkan E Planning, Indra Yasin Berharap Cegah Program Siluman

DAERAH Terapkan E Planning, Indra Yasin Berharap Cegah Program Siluman

GORUT (REPUBLIKPOS) – Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin menegaskan dirinya tidak ingin ada program siluman yang tiba-tiba muncul di tahun anggaran berjalan. Hal ini diungkapkan oleh orang nomor satu di Gorut itu saat membuka Kegiatan Bimbingan teknis E-Planning bagi operator OPD, Desa, Kecamatan dan DPRD tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, Minggu (2/10) malam, di hotel Rahmat Inn Kota Gorontalo.

Indra Yasin juga menyampaikan, bahwa kegiatan bimtek E-Planning sangat penting karena dalam kegiatan tersebut dijelaskan bagaimana cara mensinronkan program yang ada. Dalam penerapan Program E-planning dengan E-budgeting juga bermanfaat dalam lebih mengefisiensikan waktu. “ya, yang dulunya dilakukan secara manual dengan memakan waktu yang cukup lama, dengan e-planning bisa lebih mengefisien waktu dan mudah dipantau,” ungkap Bupati Indra Yasin.

Dengan adanya penerapan e-planning dan e-budgeting, Bupati Indra Yasin berharap aparat daerah Gorut dapat lebih mahir dan tidak ketinggalan dalam hal perencanaan dan pendanaan dengan menggunakan teknologi. “Gorut jangan ketinggalan.dengan program tersebut perencanaan sudah ada disitu semua. Kita hanya tinggal menjaga.” tuturnya.

“Jika sudah e-planing saya sudah bisa pantau secara cepat dan tepat diruangan saya. Disitu nanti saya bisa pantau. Mmana program maupun planning yang sudah jalan atau tidak. Saya tidak mau Gorut ketinggalan dalam hal IT,” tandas Bupati Indra Yasin.

Bimtek E Planning yang diselenggarakan oleh Pemkab Gorontalo Utara, di salah satu hotel di Kota Gorontalo. Foto: Humas.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gorut, Farida Minti menyampaikan bahwa penerapan e planning ini didasari dari permendagri nomor 86 tahun 2016. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah daerah bekerjasama dengan KPK, Menpan RB RI.

Selain itu bimtek e-planning ini juga guna penyesuaikan program yang bertepatan dengan penyusunan RPJMD 2019-2023 untuk menyesuaikan visi misi program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Ditahun 2019 nanti, seluruh daerah wajib menerapkan e-planing dengan e-Budgeting. Dan bagi daerah yang tidak melaksanakan perencanaan melalui sistem e-planning akan diberikan sanksi, dan dipastikan tidak akan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

“Karena melalui penerapan E-planing kita dapat mencegah adanya program siluman atau program yang numpang di tengah jalan. Karena menurut Pihak KPK, Korupsi bukan saja kerugian materi saja, akan tetapi kerugian dan kesalahan dalam perencanaan. Sehingganya diharapkan para operator yang mengikuti Bimtek ini dapat menerapkan program e-planning di wilayah masing-masing.” tandasnya.(*)

Nobody purefect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *