Kemendagri Fasilitasi Sengketa Batas Buol-Gorut

Kemendagri Fasilitasi Sengketa Batas Buol-Gorut

LABUAN BAJO – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim (empat kiri) saat menghadiri mediasi antar Pemkab Gorut dan Pemkab Buol oleh Kemendagri bertempat di Hotel Djayakarta, Nusa Tenggara Timur, Selasa (22/10/2019). Pemkab Gorut menawarkan empat poin untuk penyelesaian sengketa tapal batas dengan Pemkab Buol. (Foto: istimewa).

 

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sabtu (22/10/20019). Pertemuan internal yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, NTT tidak dihadiri oleh perwakilan Pemprov Sulteng dan Pemkab Buol.

Di sisi sebaliknya, Pemprov Gorontalo dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, Kepala Badan Kesbangpol Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf. Pemkab Gorut hadir lebih lengkap ada Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD Gorut, Kabag Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pertemuan ini penting sebab hingga batas waktu 6 September 2019 Pemkab Buol dan Gorut tidak mencapai kata sepakat. Pemkab Gorut tegas menolak adanya tawaran pemerintah Buol untuk tukar guling sub segmen Wumu dengan Sub Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri No. 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemkab Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado No. 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal denan kerataan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri No. 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri No.19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo). (humas Pemprov. Gorontalo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *