Hadiri Rakernis Bidang Perikanan Budidaya, Thariq: Ini peluang Besar Bagi Gorontalo Utara

Palembang – Guna mendukung potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bidang Perikanan Budidaya di Kota Palembang. Rekernis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan selama empat hari mulai, 27 – 30 Januari 2020. Wakil bupati Thariq Modanggu yang mewakil bupati Gorontalo Utara menyampaikan bahwa Rakernis ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan potensi perikanan dan kelautan sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. “Kami yakin hal ini akan memberi dampak besar bagi pendapatan masyarakat di Gorut. Apalagi, kita memiliki potensi perikanan yang besar dan prospektif,” kata Wabup.

Dalam Rakernis ini, dari provinsi Gorontalo hanya Gorontalo Utara (Gorut) yang diundang oleh pihak KKP. Wakil Bupati, Thariq Modanggu mengaku, sangat antusias menyikapi apa yang menjadi komitmen KKP yang disampaikan melalui Rakernis ini.

Thariq menegaskan, sebagai respon dari peluang yang besar ini, dirinya akan segera menggelar membahas hal ini dengan lintas OPD agar menghasilkan strategi dalam rangka mensinergikan program Pemerintah Gorontalo Utara dengan pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, akan segera dibahas arah kebijakan kementerian KKP ini dengan lintas OPD untuk menetapkan agenda dan strategi yang tepat agar bisa mensinergiskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu Kegiatan Rakernis tersebut dihadiri oleh para Kepala Daerah dan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, di Hotel Aryaduta, Palembang.

Edhy berharap, Rakernis ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam upaya memajukkan pembangunan sub sektor perikanan budidaya sampai tingkat kabupaten/kota lewat masukan yang konstruktif.

Deputi Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto mengatakan, di 2020 ini, pemerintah pusat akan memperkuat tata kelola kemaritiman, penyederhanaan perizinan, jaminan mutu, perlindungan nelayan, serta membuka pasar.

“Oleh karena itu, slahkan daerah menetapkan fokus dari perikanan budidaya berdasarkan data dan kajian yang tepat, akan mengembangkan produk apa saja, setelah itu ajukan kepada pemerintah pusat, maka ini yang akan dibantu,” kata Rudiyanto. (Kronologi)