Kabar Baik dari Asisten Deputi Kementerian RI bersama Pemerintah Daerah Gorut untuk para Honorer

Kunjungan “ASDEP RI” ke-Gorontalo Utara semenjak Rabu 29 Maret bertempat di Dinas Kominfo Gorontalo dan selanjutnya hari ini 31 Maret 2023 bersama Bupati Gorut didampingi Sekretaris Daerah Gorontalo Utara yang juga dihadiri oleh Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah diruang Tinepo berjalan lancar.

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dalam pengantar katanya menyampaikan bahwa; “Maksud kedatangannya adalah melakukan Pemantauan Langsung dan Invertarisasi data Terkait Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Khususnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Implementasi Sistim Penerintahan Berbasis Elekttlronik (SPBE) di Gorontalo Utara. Ungkap Y. Syaiful Garyadi yang juga selaku ketua Tim bersama anggota diantaranya; Siti Nurhayati (jabatan Analisis Kebijakan Ahli Madya), Ardiansyah Achirul Putra (jabatan Analisis Kebijakan Ahli Madya), Ahmad Kevin Maulana (jabatan Analisis Kebijakan Ahli Pertama ) dan Wiwi Uliyati (jabatan Pengevaluasi Program dan Kinerja.

Disamping menjelaskan tentang pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, Syaiful juga menegaskan bahwa; “Keputusan Menteri tentang honorer yang ramai kita perbincangkan adalah tiga poin, diantaranya; Memberhentikan Keseluruhan, Mengangkat Keseluruhan menjadi ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) dan mengangkat sebagian dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah, Kata Syaiful, ini sedikit saya kasih informasi tambahan sebagaimana hasil kajian di Kementerian Pusat.

Syaiful menambahkan bahwa; “Untuk tiga point ini, kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan informasi yang dapat saya bagikan adalah; untuk tiga point sebagaimana uraian saya sebelumnya yakni; point pertama memberhentikan keseluruhan pegawai honorer baik di pemerintah pusat dan dimasing-masing daerah, point ini sudah dibahas dan akan ditiadakan, artinya boleh saya bocorkan sedikit informasi ini agar para honorer tidak gundah gulana lagi dengan kehawatiran akan diberhentikan, hanya saja dimasing-masing daerah perlu untuk penyesuaian anggaran sebagaimana kemampuan Daerah masing-masing se-Indonesia”. Tutup ASDEP RI, saat menjawab pertanyaan tentang nasip Honorer.(uhr)