Asisten Administrasi Umum Maylan Tongkodu Buka Sidang MP-TPTGR Triwulan III, Pemkab Gorontalo Utara Percepat Penyelesaian Temuan Audit
Asisten Administrasi Umum Maylan Tongkodu Buka Sidang MP-TPTGR Triwulan III, Pemkab Gorontalo Utara Percepat Penyelesaian Temuan Audit
Asisten
Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Maylan
Tongkodu, mewakili pimpinan secara resmi membuka pelaksanaan Sidang Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR)
Triwulan III Tahun 2026, yang juga di hadiri oleh Majelis TP TGR Kabupaten
Gorontalo Utara (Asisten Pemerintahan dan kesra Setda kabupaten Gorontalo Utara Irwan A Usman, Inspektur Daerah Azhar Hasana, Kepala badan keuangan dan aset Daerah Helmi Potutu, Kepala BKPP Dahlan Uwante dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara Ricky Lasoma). kegiatan ini berlangsung di Aula Gerbang Emas Kantor Bupati
Gorontalo Utara, Rabu (11-11-2026).
Kegiatan
yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, ini merupakan bagian
dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menindaklanjuti hasil
pemeriksaan dan audit, baik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) maupun Inspektorat Daerah.
Dalam
sambutannya, Maylan Tongkodu menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang MP-TPTGR
merupakan salah satu bentuk tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap hasil
pemeriksaan atau audit, baik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) maupun Inspektorat Daerah.
Pelaksanaan
kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Gorontalo
Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi.
Maylan
Tongkodu menjelaskan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan menjadi bagian
penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya
dalam menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
Sebagaimana
penegasan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, capaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) bagi setiap daerah.
Namun
demikian, menurutnya, bagi Pemerintah Daerah Gorontalo Utara, upaya tersebut
tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian predikat WTP, tetapi juga
bagaimana pemerintah daerah mampu menyelesaikan dan mengembalikan kerugian
keuangan daerah secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
tanpa harus berujung pada penanganan oleh Aparat Penegak Hukum.
Lebih
lanjut disampaikan, sepanjang tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
telah melaksanakan sidang MP-TPTGR sebanyak tiga kali, masing-masing pada
Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III yang dilaksanakan hari ini.
Melalui
pelaksanaan sidang tersebut, diharapkan berbagai temuan hasil pemeriksaan dapat
ditindaklanjuti secara konkret, sehingga penyelesaian kerugian daerah dapat
berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Pada
kesempatan itu, Maylan Tongkodu juga mengimbau seluruh pihak yang memiliki
kewajiban tindak lanjut agar segera mempercepat penyelesaian temuan BPK RI
maupun Inspektorat Daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan batas waktu
yang telah ditetapkan.
Di sisi
lain, Pemerintah Daerah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang
telah berkontribusi dan menunjukkan progres positif dalam penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan.
Melalui
sidang MP-TPTGR Triwulan III ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan
kepatuhan, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara
transparan dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
(Kominfo-Gorut)
