info@gorutkab.go.id +6285240046579

Asisten Administrasi Umum Maylan Tongkodu Buka Sidang MP-TPTGR Triwulan III, Pemkab Gorontalo Utara Percepat Penyelesaian Temuan Audit

  • Novita Antula
  • Disukai 0
  • Dibaca 103 Kali
Asisten Administrasi Umum Maylan Tongkodu Buka Sidang MP-TPTGR Triwulan III, Pemkab Gorontalo Utara Percepat Penyelesaian Temuan Audit

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Maylan Tongkodu, mewakili pimpinan secara resmi membuka pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Triwulan III Tahun 2026, yang juga di hadiri oleh Majelis TP TGR Kabupaten Gorontalo Utara (Asisten Pemerintahan dan kesra Setda kabupaten Gorontalo Utara Irwan A Usman,  Inspektur Daerah Azhar Hasana, Kepala badan keuangan dan aset Daerah Helmi Potutu,  Kepala BKPP Dahlan Uwante dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara Ricky Lasoma). kegiatan ini berlangsung di Aula Gerbang Emas Kantor Bupati Gorontalo Utara, Rabu (11-11-2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan audit, baik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun Inspektorat Daerah.

Dalam sambutannya, Maylan Tongkodu menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang MP-TPTGR merupakan salah satu bentuk tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap hasil pemeriksaan atau audit, baik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun Inspektorat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Maylan Tongkodu menjelaskan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana penegasan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi setiap daerah.

Namun demikian, menurutnya, bagi Pemerintah Daerah Gorontalo Utara, upaya tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian predikat WTP, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mampu menyelesaikan dan mengembalikan kerugian keuangan daerah secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus berujung pada penanganan oleh Aparat Penegak Hukum.

Lebih lanjut disampaikan, sepanjang tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan sidang MP-TPTGR sebanyak tiga kali, masing-masing pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III yang dilaksanakan hari ini.

Melalui pelaksanaan sidang tersebut, diharapkan berbagai temuan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara konkret, sehingga penyelesaian kerugian daerah dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Maylan Tongkodu juga mengimbau seluruh pihak yang memiliki kewajiban tindak lanjut agar segera mempercepat penyelesaian temuan BPK RI maupun Inspektorat Daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan menunjukkan progres positif dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Melalui sidang MP-TPTGR Triwulan III ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. (Kominfo-Gorut)