info@gorutkab.go.id +6285240046579

Bupati Thariq Modanggu Buka Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Dorong KSKK Jadi Instrumen Pengendalian Pemerintahan

  • Novita Antula
  • Disukai 0
  • Dibaca 126 Kali
Bupati Thariq Modanggu Buka Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Dorong KSKK Jadi Instrumen Pengendalian Pemerintahan

Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dengan tema “Cegah, Deteksi, Respon”, Rabu (18-11-2026), bertempat di Grand Q Hotel Gorontalo.

Kegiatan tersebut di hadiri Perwakilan BKPP Provinsi Gorontalo,  Inspektur Daerah bersama jajaran, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat serta peserta utusan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Thariq Modanggu menegaskan bahwa penguatan SPIP merupakan agenda strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, transparan, dan akuntabel (clean and good governance).

Menurutnya, pelaksanaan Bimtek di penghujung tahun memiliki arti penting sebagai momentum mengevaluasi berbagai kekurangan dan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menyiapkan perbaikan agar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya berjalan lebih baik.

Bupati juga menekankan bahwa pengendalian internal tidak boleh hanya dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian tersebut, Bupati memperkenalkan kebijakan strategis daerah yang disebut KSKK (Kebijakan Strategis Kecepatan dan Ketepatan).

KSKK dirancang sebagai instrumen pengendalian sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, baik pejabat struktural maupun fungsional, agar setiap pelaksanaan tugas dan program memiliki arah, standar, serta ukuran kinerja yang jelas.

Bupati menjelaskan, terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi landasan KSKK, yakni kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan, ketepatan sasaran, prosedur dan hasil, perencanaan berbasis data, kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, manajemen risiko, pengendalian dini melalui pemantauan dan deteksi, disiplin aparatur, serta pencapaian manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kalau kita hanya berbicara pengendalian di bagian akhir, tentu persoalan sudah terjadi. Karena itu, pengendalian harus dimulai dari hulu sampai hilir. Sejak awal setiap program harus direncanakan dengan baik, diketahui risikonya, dan memiliki instrumen pengendalian yang harus dipatuhi," tegas Thariq.

Bupati Thariq meminta Bagian Hukum Setda segera mempercepat penyelesaian Peraturan Bupati tentang KSKK. Selain regulasi, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan aplikasi pendukung agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dipantau dan diukur melalui sistem informasi.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi dalam tata kelola pemerintahan, di antaranya keterlambatan pelaksanaan program, ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran, serta ketidakdisiplinan dalam melakukan penginputan data kegiatan.


Bupati mencontohkan bahwa suatu kegiatan yang telah dilaksanakan belum tentu tercatat dengan baik apabila tidak disertai penginputan data yang benar. Padahal, data yang masuk ke dalam sistem menjadi salah satu dasar penilaian dan evaluasi kinerja pemerintah.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar perencanaan anggaran benar-benar berorientasi pada pencapaian tujuan program, bukan justru lebih menonjolkan komponen penunjang seperti perjalanan dinas dibandingkan substansi kegiatan yang hendak dicapai.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atas pendampingan dan pembinaan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai kelemahan serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Bupati berharap sinergi dengan BPKP terus diperkuat, termasuk dalam memberikan masukan terhadap penyempurnaan kebijakan KSKK sebelum ditetapkan melalui regulasi daerah.

Bupati juga meminta seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan serius dan menjadikan materi yang diperoleh sebagai bahan penguatan kebijakan KSKK, sehingga prinsip-prinsip pengendalian dan pencegahan risiko dapat terintegrasi dalam sistem kerja pemerintah daerah.

"Melalui kegiatan ini, saya berharap tidak hanya terjadi peningkatan pengetahuan, tetapi juga kesadaran, komitmen, dan kecakapan seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati turut menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab pimpinan OPD dalam mengikuti agenda pembinaan. Kehadiran seluruh unsur perangkat daerah dinilai menjadi bagian dari pengendalian internal yang tidak boleh diabaikan.

Sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi, Bupati juga mengungkapkan rencana penguatan kapasitas pejabat melalui penyusunan analisis tugas pokok dan fungsi serta rencana kerja jabatan. Pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik diberikan waktu satu minggu untuk menyusun analisis berdasarkan kondisi riil organisasi serta merumuskan rencana kerja sesuai tanggung jawab masing-masing.

Langkah serupa akan diterapkan kepada pejabat eselon II setelah proses penyelarasan organisasi perangkat daerah selesai. Selanjutnya, pemerintah daerah merencanakan pelaksanaan Retreat Red Plus sebagai bagian dari persiapan agar seluruh perangkat daerah dapat menjalankan program pemerintahan tahun 2027 secara lebih optimal.

Bupati berharap penguatan SPIP, penerapan KSKK, serta pembenahan manajemen aparatur dapat berjalan beriringan sebagai fondasi reformasi birokrasi di Gorontalo Utara.

Menurutnya, seluruh regulasi dan instrumen pengendalian pada dasarnya bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan benar-benar bermuara pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


"Semua instrumen ini kita susun untuk memudahkan kita bekerja, memastikan program berjalan dengan benar, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Tujuan akhirnya adalah memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara," tutup Bupati. (Kominfo-Gorut)