Bupati Thariq Modanggu Buka Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Dorong KSKK Jadi Instrumen Pengendalian Pemerintahan
Bupati Thariq Modanggu Buka Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Dorong KSKK Jadi Instrumen Pengendalian Pemerintahan
Bupati
Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menghadiri sekaligus membuka kegiatan
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dengan tema “Cegah,
Deteksi, Respon”, Rabu (18-11-2026), bertempat di Grand Q Hotel Gorontalo.
Kegiatan
tersebut di hadiri Perwakilan BKPP Provinsi Gorontalo, Inspektur Daerah bersama jajaran, pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat serta peserta utusan dari seluruh OPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dalam
sambutannya, Bupati Thariq Modanggu menegaskan bahwa penguatan SPIP merupakan
agenda strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik,
transparan, dan akuntabel (clean and good governance).
Menurutnya,
pelaksanaan Bimtek di penghujung tahun memiliki arti penting sebagai momentum
mengevaluasi berbagai kekurangan dan persoalan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sekaligus menyiapkan perbaikan agar pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun berikutnya berjalan lebih baik.
Bupati juga
menekankan bahwa pengendalian internal tidak boleh hanya dilakukan pada tahap
akhir pelaksanaan kegiatan, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.
Sebagai
bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian
tersebut, Bupati memperkenalkan kebijakan strategis daerah yang disebut KSKK
(Kebijakan Strategis Kecepatan dan Ketepatan).
KSKK
dirancang sebagai instrumen pengendalian sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran
pemerintah daerah, baik pejabat struktural maupun fungsional, agar setiap
pelaksanaan tugas dan program memiliki arah, standar, serta ukuran kinerja yang
jelas.
Bupati
menjelaskan, terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi landasan KSKK, yakni
kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan, ketepatan sasaran,
prosedur dan hasil, perencanaan berbasis data, kepatuhan terhadap regulasi dan
SOP, manajemen risiko, pengendalian dini melalui pemantauan dan deteksi,
disiplin aparatur, serta pencapaian manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kalau
kita hanya berbicara pengendalian di bagian akhir, tentu persoalan sudah
terjadi. Karena itu, pengendalian harus dimulai dari hulu sampai hilir. Sejak
awal setiap program harus direncanakan dengan baik, diketahui risikonya, dan
memiliki instrumen pengendalian yang harus dipatuhi," tegas Thariq.
Bupati
Thariq meminta Bagian Hukum Setda segera mempercepat penyelesaian Peraturan
Bupati tentang KSKK. Selain regulasi, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan
aplikasi pendukung agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dipantau dan
diukur melalui sistem informasi.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi dalam tata kelola pemerintahan, di antaranya keterlambatan pelaksanaan program, ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran, serta ketidakdisiplinan dalam melakukan penginputan data kegiatan.
Bupati
mencontohkan bahwa suatu kegiatan yang telah dilaksanakan belum tentu tercatat
dengan baik apabila tidak disertai penginputan data yang benar. Padahal, data
yang masuk ke dalam sistem menjadi salah satu dasar penilaian dan evaluasi
kinerja pemerintah.
Selain itu,
Bupati juga mengingatkan agar perencanaan anggaran benar-benar berorientasi
pada pencapaian tujuan program, bukan justru lebih menonjolkan komponen
penunjang seperti perjalanan dinas dibandingkan substansi kegiatan yang hendak
dicapai.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atas pendampingan dan pembinaan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai kelemahan serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Bupati
berharap sinergi dengan BPKP terus diperkuat, termasuk dalam memberikan masukan
terhadap penyempurnaan kebijakan KSKK sebelum ditetapkan melalui regulasi
daerah.
Bupati juga
meminta seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan serius dan menjadikan materi
yang diperoleh sebagai bahan penguatan kebijakan KSKK, sehingga prinsip-prinsip
pengendalian dan pencegahan risiko dapat terintegrasi dalam sistem kerja
pemerintah daerah.
"Melalui
kegiatan ini, saya berharap tidak hanya terjadi peningkatan pengetahuan, tetapi
juga kesadaran, komitmen, dan kecakapan seluruh aparatur dalam melaksanakan
tugas pemerintahan," ujarnya.
Pada
kesempatan itu, Bupati turut menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung
jawab pimpinan OPD dalam mengikuti agenda pembinaan. Kehadiran seluruh unsur
perangkat daerah dinilai menjadi bagian dari pengendalian internal yang tidak
boleh diabaikan.
Sebagai
bagian dari agenda reformasi birokrasi, Bupati juga mengungkapkan rencana
penguatan kapasitas pejabat melalui penyusunan analisis tugas pokok dan fungsi
serta rencana kerja jabatan. Pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik
diberikan waktu satu minggu untuk menyusun analisis berdasarkan kondisi riil
organisasi serta merumuskan rencana kerja sesuai tanggung jawab masing-masing.
Langkah
serupa akan diterapkan kepada pejabat eselon II setelah proses penyelarasan
organisasi perangkat daerah selesai. Selanjutnya, pemerintah daerah
merencanakan pelaksanaan Retreat Red Plus sebagai bagian dari persiapan
agar seluruh perangkat daerah dapat menjalankan program pemerintahan tahun 2027
secara lebih optimal.
Bupati
berharap penguatan SPIP, penerapan KSKK, serta pembenahan manajemen aparatur
dapat berjalan beriringan sebagai fondasi reformasi birokrasi di Gorontalo
Utara.
Menurutnya, seluruh regulasi dan instrumen pengendalian pada dasarnya bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan benar-benar bermuara pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semua
instrumen ini kita susun untuk memudahkan kita bekerja, memastikan program
berjalan dengan benar, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Tujuan akhirnya
adalah memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo
Utara," tutup Bupati. (Kominfo-Gorut)
