Bupati Thariq Modanggu Buka Konsultasi Publik I RDTR Kawasan Perbatasan Negara, Dorong Integrasi Pertahanan dan Kesejahteraan

Bupati Thariq Modanggu Buka Konsultasi Publik I RDTR Kawasan Perbatasan Negara, Dorong Integrasi Pertahanan dan Kesejahteraan

Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Konsultasi Publik I (KP-I) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN), yang berlangsung di Graha An Bril, Kecamatan Kwandang. Senin (2-11-2026)

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang kawasan perbatasan, sekaligus menjadi wadah untuk menyerap masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan agar pemanfaatan ruang di Gorontalo Utara dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Thariq Modanggu menyampaikan bahwa tata ruang memiliki hubungan erat dengan arah dan substansi pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan ruang, tetapi juga bagaimana ruang tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati  menjelaskan, penyusunan RDTR harus memperhatikan visi wilayah dan visi pembangunan daerah. Sebab, setiap kawasan memiliki potensi, karakteristik, serta fungsi strategis yang perlu diterjemahkan secara terperinci dalam dokumen tata ruang.

Bupati juga menyoroti posisi strategis Gorontalo Utara sebagai wilayah yang berada di jalur perlintasan antardaerah di Sulawesi dan berhadapan langsung dengan kawasan perbatasan negara di wilayah laut.

Dari 11 kecamatan di Gorontalo Utara, terdapat delapan kecamatan yang masuk dalam kategori Kecamatan Prioritas Perbatasan (KPP). Kondisi tersebut, menurutnya, menempatkan Gorontalo Utara sebagai daerah yang membutuhkan perencanaan kawasan secara komprehensif, terutama dalam mengintegrasikan kepentingan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memperkenalkan konsep pembangunan yang mengintegrasikan aspek pertahanan dan keamanan dengan pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan berbagai fasilitas pertahanan dan keamanan di Gorontalo Utara, mulai dari unsur TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut hingga rencana pembangunan pangkalan Badan Keamanan Laut (Bakamla), merupakan potensi strategis yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Bupati berharap keberadaan institusi pertahanan dan keamanan tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan negara dan keamanan wilayah, tetapi juga dapat bersinergi dalam mendukung penanganan bencana, pengawasan wilayah laut, edukasi masyarakat, serta pengembangan aktivitas ekonomi.

"Pemanfaatan ruang di Gorontalo Utara harus mampu menjawab dua isu sekaligus, yakni isu pertahanan negara dan isu kesejahteraan masyarakat. Keduanya harus saling terkoneksi," tegas Thariq.

Lebih lanjut, Bupati menempatkan Kecamatan Anggrek sebagai salah satu kawasan strategis dalam pengembangan industri, hilirisasi, dan aktivitas ekonomi daerah. Rencana pembangunan pabrik pakan di Kecamatan Anggrek serta pengembangan kawasan pelabuhan menjadi bagian dari arah pembangunan yang membutuhkan dukungan dokumen tata ruang yang jelas dan terintegrasi.

Selain sektor industri dan pelabuhan, Bupati juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendukung bagi sektor perikanan. Pemerintah daerah saat ini mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan 16 kawasan yang menjadi perhatian dan target pengembangan hingga 32 kawasan.

Namun, menurutnya, pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas fisik. Harus ada dukungan ekosistem yang menjamin keberlanjutan usaha nelayan, termasuk ketersediaan BBM, perbaikan habitat laut, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengembangkan inovasi TEMANI LAUT, yakni pembangunan ekosistem kamar-kamar ikan sebagai upaya memperbaiki habitat dan meningkatkan produktivitas sumber daya laut.

Dalam sektor pengelolaan sumber daya air, Bupati turut memaparkan gagasan Embung MAS (Embung Multifungsi Antar Masyarakat), yang diarahkan agar fasilitas embung tidak hanya berfungsi sebagai sumber penyediaan air, tetapi juga mendukung penghijauan, pengembangan tanaman buah melalui Gerakan Agro Mopomulo (GAM), serta pengembangan kawasan UMKM dan wisata masyarakat.

Ia juga menyampaikan rencana pengusulan pembangunan Embung Jalapoid di Kecamatan Anggrek untuk mendukung kebutuhan air kawasan industri dan masyarakat, termasuk wilayah kepulauan.

Di sisi infrastruktur, Bupati meminta agar penyusunan RDTR turut memperhatikan konektivitas jalan menuju kawasan pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan volume kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang dan kontainer, membutuhkan perencanaan jaringan jalan yang sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.

Bupati Tahriq juga mendorong agar penataan kawasan perbatasan dilakukan melalui koordinasi antardaerah, termasuk dengan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah induk, sehingga pembangunan kawasan perbatasan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung.

Di akhir sambutannya, Thariq berharap penyusunan RDTR KPN dapat mengakomodasi berbagai potensi dan kebutuhan strategis Gorontalo Utara, sekaligus menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati  menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara siap memberikan dukungan terhadap seluruh tahapan penyusunan dokumen tersebut, baik melalui penyediaan data, masukan teknis, dukungan regulasi maupun sinkronisasi dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.

Melalui Konsultasi Publik I ini, diharapkan terbangun kesepahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan perbatasan Gorontalo Utara yang tertata, produktif, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Kominfo-Gorut)