Bupati Thariq Modanggu Sampaikan Penjelasan Ranperda Pengarusutamaan Gender dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara
Bupati Thariq Modanggu Sampaikan Penjelasan Ranperda Pengarusutamaan Gender dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara
Bupati
Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, bersama Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf
menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka
Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
Pengarusutamaan Gender. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten
Gorontalo Utara, Selasa (17-11-2026)
Dalam rapat
paripurna tersebut, Bupati Thariq Modanggu menyampaikan penjelasan pemerintah
daerah terkait substansi dan urgensi pembentukan Ranperda Pengarusutamaan
Gender sebagai landasan kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender di Kabupaten Gorontalo Utara.
Rapat
paripurna ini turut dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten
Gorontalo Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,
pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten
Gorontalo Utara.
Dalam
sambutannya, Bupati Thariq Modanggu menyampaikan apresiasi dan penghargaan
kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas komitmen dan sinergi yang terus
dibangun bersama pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan
pembangunan daerah.
Bupati
menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi
martabat dan hak asasi setiap warga negara. Prinsip penghormatan terhadap hak
asasi tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang
menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
Menurutnya, pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program pemerintah.
Strategi
tersebut harus memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan
yang dihadapi perempuan maupun laki-laki, sehingga setiap kebijakan pembangunan
dapat memberikan kesempatan dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan hukum sekaligus pedoman bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai sektor pembangunan.
Bupati Thariq
juga mengungkapkan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Ranperda tersebut
telah melalui proses pengkajian di tingkat eksekutif serta harmonisasi di
Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan rancangan peraturan daerah memiliki
kualitas dan landasan hukum yang memadai.
Lebih
lanjut, Bupati berharap pembahasan Ranperda ini dapat dilakukan secara
objektif, profesional dan proporsional oleh pihak legislatif bersama pemerintah
daerah, sehingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga
menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif
dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
partisipatif dan berwibawa.
Melalui
pembahasan Ranperda Pengarusutamaan Gender ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Utara berharap pembangunan daerah semakin responsif terhadap kebutuhan seluruh
masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, serta mampu mendorong terwujudnya
kesejahteraan yang berkeadilan.
Rapat
Paripurna Pembicaraan Tingkat I ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan
Ranperda sebelum memasuki proses pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten
Gorontalo Utara. (Kominfo-Gorut)
