info@gorutkab.go.id +6285240046579

Bupati Thariq Modanggu Sampaikan Penjelasan Ranperda Pengarusutamaan Gender dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara

  • Novita Antula
  • Disukai 0
  • Dibaca 89 Kali
Bupati Thariq Modanggu Sampaikan Penjelasan Ranperda Pengarusutamaan Gender dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara

Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, bersama Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (17-11-2026)

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Thariq Modanggu menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terkait substansi dan urgensi pembentukan Ranperda Pengarusutamaan Gender sebagai landasan kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Gorontalo Utara.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Thariq Modanggu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas komitmen dan sinergi yang terus dibangun bersama pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bupati menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi setiap warga negara. Prinsip penghormatan terhadap hak asasi tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Menurutnya, pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program pemerintah.


Strategi tersebut harus memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi perempuan maupun laki-laki, sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan kesempatan dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan hukum sekaligus pedoman bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai sektor pembangunan.

Bupati Thariq juga mengungkapkan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Ranperda tersebut telah melalui proses pengkajian di tingkat eksekutif serta harmonisasi di Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan rancangan peraturan daerah memiliki kualitas dan landasan hukum yang memadai.

Lebih lanjut, Bupati berharap pembahasan Ranperda ini dapat dilakukan secara objektif, profesional dan proporsional oleh pihak legislatif bersama pemerintah daerah, sehingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif dan berwibawa.

Melalui pembahasan Ranperda Pengarusutamaan Gender ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap pembangunan daerah semakin responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, serta mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda sebelum memasuki proses pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. (Kominfo-Gorut)