Hadapi Kemarau, Bupati Thariq Modanggu Perintahkan Penguatan Posko dan Sistem Informasi Penanganan Bencana

Hadapi Kemarau, Bupati Thariq Modanggu Perintahkan Penguatan Posko dan Sistem Informasi Penanganan Bencana

Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu memimpin Rapat Pimpinan dalam rangka membahas langkah-langkah penanggulangan dampak musim kemarau di Kabupaten Gorontalo Utara.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Tinepo, Jumat (28/8/2026),  para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, para kepala bagian, camat, Direktur RSUD Zainal Umar Sidiki (ZUS), Direktur Perumda Tirta Gerbang Emas, serta Tim Kerja Bupati.

Dalam arahannya, Bupati Thariq menegaskan bahwa menghadapi kondisi kemarau diperlukan sistem penanganan yang terkoordinasi, terutama dalam hal informasi, komunikasi, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Bupati meminta agar masyarakat memiliki jalur komunikasi yang jelas ketika membutuhkan bantuan. Mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten harus memiliki mekanisme pelaporan yang terstruktur.

“Yang paling penting setelah tim terbentuk adalah sistem informasi penanggulangan bencana. Begitu ada laporan dari masyarakat, harus jelas siapa yang dihubungi. Kepala desa tahu harus menghubungi siapa, camat tahu harus meneruskan ke siapa, sehingga tidak terjadi kebingungan,” ujar Bupati.

Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Bupati menginstruksikan pembentukan Posko Kemarau Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pusat informasi dan komunikasi penanganan dampak kemarau di Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Utara

Posko tersebut diharapkan menjadi pusat penerimaan laporan masyarakat, pemantauan kondisi di setiap kecamatan, pengaturan bantuan air bersih, serta koordinasi perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan dampak kemarau.

Bupati juga meminta agar dibuat grup komunikasi khusus yang menjadi bagian dari sistem informasi Posko Kemarau. Informasi mengenai kecamatan yang telah melaporkan kondisi kekurangan air maupun permasalahan lainnya dapat dipantau melalui pusat komunikasi tersebut.

“Jangan semua berjalan sendiri-sendiri. Kita buat pusat komunikasi sehingga semua terpusat di sana. Informasi dari kecamatan yang melapor bisa dipantau dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyoroti kesiapan armada yang akan digunakan dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya kendaraan pemadam kebakaran dan mobil tangki air.

Bupati meminta armada pemadam kebakaran yang mengalami kerusakan segera diperbaiki agar selalu dalam kondisi siap digunakan apabila terjadi kebakaran.

Begitu pula dengan mobil tangki air milik Dinas Sosial. Kendaraan tersebut dinilai penting untuk mendukung penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat kemarau, sekaligus membantu penyiraman tanaman yang terdampak kekeringan.

Bupati mengarahkan agar biaya perbaikan armada tersebut dapat diupayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), mengingat kondisi kemarau dan potensi bencana yang ditimbulkan membutuhkan penanganan secara cepat.

“Ini kondisi darurat. Armada harus stand by. Kalau ada kendaraan yang rusak, segera kita perbaiki agar ketika dibutuhkan masyarakat, kendaraan tersebut sudah siap,” kata Bupati.

Selain penanganan kekurangan air bersih, Bupati mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau. Para camat diperintahkan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran, baik di lingkungan permukiman maupun kawasan lahan dan perkebunan.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Lagarusu melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat enam kecamatan yang telah menyampaikan laporan terkait dampak musim kemarau. Pemerintah daerah telah melakukan langkah penanganan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati meminta agar penanganan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dan tidak hanya bersifat reaktif. Setiap perangkat daerah terkait diminta menyiapkan jadwal dan petugas sehingga pelayanan di Posko Kemarau tidak mengalami kekosongan.

“Kita harus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi kondisi ini. Walaupun ada keterbatasan armada dan sumber daya, kita tetap harus memaksimalkan apa yang kita miliki,” ungkapnya.

Bupati juga menekankan bahwa dalam menghadapi kemarau, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada persoalan air bersih, tetapi juga pada ketersediaan pangan masyarakat.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini kebutuhan masyarakat terhadap beras dan ketersediaan air harus menjadi perhatian utama, terutama bagi masyarakat yang paling terdampak kemarau.

Ia meminta seluruh OPD, camat, dan pemerintah desa untuk terus memantau kondisi masyarakat serta segera menyampaikan laporan apabila terdapat wilayah yang membutuhkan intervensi pemerintah.

Melalui rapat pimpinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat komitmen untuk menghadapi dampak musim kemarau melalui sistem informasi yang terintegrasi, kesiapan armada, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelayanan yang cepat terhadap masyarakat.

Dengan dibentuknya Posko Kemarau dan jalur komunikasi yang jelas, diharapkan setiap laporan masyarakat dapat segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan di lapangan.(Kominfo-Gorut)