Inspektur Daerah Gorut, Azhar Hasana Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, IPH Tercatat -0,85

Inspektur Daerah Gorut, Azhar Hasana Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, IPH Tercatat -0,85

Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Azhar Hasana, mewakili Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (26-10-2026).

Kegiatan tersebut diikuti bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gorontalo Utara. Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si dan membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, termasuk perkembangan harga komoditas serta upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Selain agenda pengendalian inflasi, rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara, Depit Rudianto, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar -0,85. Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap perubahan harga di daerah tersebut.

Dalam pemantauan perkembangan IPH, Kabupaten Gorontalo Utara berada pada peringkat ke-9 berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.

Informasi perkembangan harga ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama TPID dalam memantau dinamika harga komoditas serta menentukan langkah pengendalian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung upaya pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan melindungi daya beli masyarakat.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pemantauan harga, mengantisipasi gejolak komoditas, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.(Kominfo-Gorut)