Pemkab Gorontalo Utara Terima Kunjungan Kerja KPPN Gorontalo, Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Pemkab Gorontalo Utara Terima Kunjungan Kerja KPPN Gorontalo, Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menerima kunjungan audiensi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo dalam rangka membahas langkah-langkah penanganan dan pengendalian inflasi daerah. Audiensi berlangsung di ruang kerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (19-08-2026).

Pertemuan tersebut diterima Kepala BKAD Gorontalo Utara Helmi Potutu, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ayuba Talib bersama kepala bidang dan staf, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Gorontalo Utara Mohammad fader zubedii bersama staf.

Audiensi turut membahas kesiapan pemerintah daerah menghadapi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya di tengah musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara, Ayuba Talib, menjelaskan bahwa kondisi cuaca dan menurunnya aktivitas produksi masyarakat perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak terhadap ketersediaan pasokan maupun daya beli masyarakat.

“Sekarang sudah memasuki musim kemarau. Ada beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga. Harga cabai saat ini sudah sekitar Rp.60 ribu per kilogram, sementara beras medium rata-rata berada di kisaran Rp.15 ribu per kilogram atau sudah di atas HAP,” jelas Ayuba.

Menurutnya, selain persoalan harga komoditas, pemerintah daerah juga mencermati penurunan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh berkurangnya aktivitas petani jagung akibat musim tanam yang tidak optimal dan gagal panen, serta aktivitas nelayan yang menurun akibat musim ombak dan angin kencang.

“Daya beli masyarakat juga menurun. Petani jagung banyak yang tidak menanam, sementara yang memaksa menanam ada yang mengalami gagal panen. Nelayan juga berkurang melaut karena musim ombak. Proyek-proyek fisik yang biasanya menjadi sumber pendapatan masyarakat juga belum banyak berjalan,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Mandiri di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano, serta GPM serentak di Kecamatan Kwandang. Selain itu, pemantauan harga dan ketersediaan komoditas akan terus dilakukan, salah satunya melalui pemantauan di Pasar Moluo.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gorontalo Utara, Fadel Zubedi, menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap berupaya menjalankan berbagai agenda pengendalian inflasi.

Upaya tersebut antara lain melalui rapat koordinasi TPID, High Level Meeting (HLM), capacity building, kerja sama antardaerah (KAD), serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Dengan keterbatasan anggaran, kami sebagai PIC tetap berusaha melaksanakan berbagai upaya penanganan inflasi, mulai dari rapat koordinasi TPID, HLM, capacity building, KAD, dan dalam waktu dekat akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah,” ujar Fadel.

Lebih lanjut, Fadel mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga tengah menyiapkan inovasi SIGAP+ (Siaga Pangan Plus) sebagai instrumen untuk membantu TPID melakukan deteksi dini terhadap fluktuasi harga dan potensi kelangkaan stok komoditas pangan.

Aplikasi tersebut akan dikembangkan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan diarahkan untuk memudahkan pemantauan kondisi pangan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

“Untuk memudahkan pemerintah daerah, khususnya TPID, dalam mendeteksi dini fluktuasi harga dan kelangkaan stok komoditas di tingkat kecamatan hingga desa, sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati, kami bekerja sama dengan BPS akan membuat aplikasi SIGAP+ atau Siaga Pangan Plus. In syaa Allah aplikasi ini akan diluncurkan pada November,” jelasnya.

Selain pengendalian harga dan ketersediaan pangan, Bagian Perekonomian dan SDA juga tengah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dukungan permodalan bagi para peternak.

Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, termasuk program G210+, sekaligus mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan.

Diharapkan dukungan akses permodalan bagi peternak dapat mendorong peningkatan produksi, membuka peluang ekonomi masyarakat, memperkuat aktivitas perekonomian daerah, serta pada akhirnya turut memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi.

Melalui audiensi bersama KPPN Gorontalo tersebut, Pemkab Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta membangun sistem pemantauan pangan yang lebih cepat dan akurat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.(Kominfo-Gorut)