Pimpin Rapat Pimpinan, Bupati Thariq Modanggu Tekankan Kerja Berbasis Data, Respons Cepat dan Pelayanan Publik Tanpa Celah

Pimpin Rapat Pimpinan, Bupati Thariq Modanggu Tekankan Kerja Berbasis Data, Respons Cepat dan Pelayanan Publik Tanpa Celah

Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu memimpin langsung Rapat Pimpinan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai forum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memastikan seluruh program dan agenda pemerintahan berjalan sesuai target. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah, para Pimpinan OPD dan Camat Se Kabupaten Gorontalo Utara, berlangsung di aula Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin (28-09-2026)

Dalam rapat tersebut, Bupati meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya menyampaikan laporan administratif, tetapi mampu menunjukkan perkembangan, kendala, solusi, serta langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.

“Semua harus berbasis data. Kita harus tahu progresnya sudah sampai di mana, apa kendalanya, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita baru bergerak setelah ada masalah,” tegas Thariq.

Salah satu perhatian utama dalam rapat adalah penanganan dampak musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah Gorontalo Utara. Bupati meminta koordinasi distribusi air bersih diperkuat, termasuk memastikan ketersediaan sumber air, kesiapan armada, komunikasi antara pemerintah kecamatan dan desa, serta kecepatan merespons laporan masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya laporan resmi dari pemerintah kecamatan dan desa sebagai dasar pelaksanaan pelayanan di lapangan, khususnya kegiatan yang menggunakan anggaran kedaruratan.

Menurutnya, kecepatan pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan, namun administrasi dan pertanggungjawaban tidak boleh diabaikan.

“Surat tetap dibuat, laporan tetap ada, tetapi pelayanan kepada masyarakat jangan terlambat. Kita harus bisa menggabungkan kecepatan pelayanan dengan tertib administrasi,” ujarnya.

Dalam konteks kekeringan, Bupati juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada distribusi air, tetapi mulai memikirkan sumber dan pola penanganan secara lebih sistematis, termasuk pemetaan sumber air terdekat serta pemanfaatan informasi dari masyarakat melalui media sosial.

Ia meminta setiap OPD, kecamatan hingga desa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu kanal informasi publik.

Menurutnya, laporan masyarakat melalui media sosial dapat menjadi informasi awal yang segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Ini eranya sudah seperti ini. Jangan alergi dengan media sosial. Kalau masyarakat menyampaikan informasi tentang kebutuhan air, pelayanan kesehatan, atau persoalan lainnya, informasi itu harus bisa kita baca, kita verifikasi dan kita tindak lanjuti dengan cepat,” kata Bupati.

Thariq juga menyoroti pentingnya setiap OPD dan unit pelayanan publik aktif menyampaikan informasi mengenai pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan fasilitas kesehatan yang memiliki jumlah pegawai cukup besar, namun belum seluruhnya terlibat dalam penyebarluasan informasi pelayanan melalui kanal digital.

Bagi Bupati, pemanfaatan teknologi bukan sekadar urusan publikasi, melainkan bagian dari sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan.

Dalam rapat tersebut, Bupati memperlihatkan pemanfaatan sistem digital untuk memantau realisasi fisik dan keuangan, capaian kegiatan, kegiatan yang mendekati tenggat waktu, hingga kegiatan yang mengalami keterlambatan.

Dengan sistem tersebut, pimpinan daerah dapat memperoleh gambaran mengenai kinerja OPD secara lebih cepat tanpa harus menunggu laporan manual.

“Teknologi ini harus kita manfaatkan untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat pekerjaan dan memperkuat kontrol. Kalau datanya sudah tersedia, kita bisa langsung melihat mana yang sudah selesai, mana yang terlambat dan mana yang perlu segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Bupati juga mengarahkan agar sistem monitoring dan evaluasi tersebut dapat dikembangkan dan dikoneksikan dengan upaya pencegahan korupsi serta pengawasan internal pemerintah daerah.

Menurutnya, semangat utama dari sistem tersebut adalah mencegah persoalan sejak awal melalui pengawasan berbasis data.

Selain penanganan kekeringan dan penguatan sistem digital, rapat juga membahas persiapan sejumlah agenda pemerintahan, termasuk persiapan pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Bupati meminta seluruh kebutuhan kegiatan dipersiapkan secara detail, mulai dari kepanitiaan, surat-menyurat, susunan kegiatan hingga pembagian tugas.

Evaluasi juga mencakup penyerapan anggaran, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan program bantuan sosial, percepatan program G2-10 (Gerakan Dua Kambing Sepuluh Ayam), program UMKM, pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana, serta berbagai program strategis lainnya.

Dalam pembahasan bidang sosial, Bupati meminta agar data penerima bantuan benar-benar diverifikasi hingga tingkat desa dan dusun. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat yang membutuhkan tetapi luput dari perhatian pemerintah.

“Jangan hanya melihat angka bantuan yang sudah disalurkan. Kita harus tahu siapa yang sudah menerima, siapa yang belum, di mana mereka tinggal dan apa kebutuhannya. Data desa dan dusun harus kuat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus memiliki perspektif kemanusiaan. Karena itu, setiap kebijakan dan program pemerintah harus berangkat dari kondisi nyata masyarakat.

Rapat juga membahas percepatan penyerapan anggaran sejumlah OPD, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, penguatan koperasi, pengembangan potensi pertambangan melalui kelembagaan koperasi, serta persiapan menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan koperasi desa.

Bupati meminta seluruh OPD menyusun perencanaan secara lebih matang sejak awal, sehingga anggaran tidak hanya terserap untuk pelaksanaan kegiatan seremonial atau event, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan sarana, prasarana dan keberlanjutan program.

“Perencanaan harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi ketika ada kebutuhan perbaikan atau kebutuhan lain yang penting justru tidak bisa digunakan karena perencanaannya tidak tepat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh pimpinan OPD meningkatkan kolaborasi dan tidak bekerja secara sektoral.

Setiap persoalan, menurutnya, harus dilihat secara utuh dengan memperhatikan hubungan antara data, penyebab, dampak dan solusi.

“Cara berpikir kita harus berubah. Jangan hanya melihat ujung persoalan. Kita harus melihat data, penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian kita tentukan intervensinya. Dari situlah inovasi lahir,” tutur Thariq.

Rapat pimpinan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat konsolidasi internal, mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar terukur dan memberi dampak bagi masyarakat.

Bupati kembali menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja dengan ukuran kinerja yang jelas, berbasis data dan dapat dipantau secara berkala.

Dengan demikian, setiap capaian maupun persoalan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu persoalan berkembang menjadi lebih besar. (Kominfo-Gorut)