Sekda Gorontalo Utara Suleman Lakoro : Tekankan Penguatan Tim Perencana OPD, BPKP Reviu Cascading Renstra 2025–2029
Sekda Gorontalo Utara Suleman Lakoro : Tekankan Penguatan Tim Perencana OPD, BPKP Reviu Cascading Renstra 2025–2029
Sekretaris
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, menghadiri sekaligus
memberikan sambutan pada kegiatan Reviu terhadap Cascading Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025–2029 bersama
Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi
Gorontalo, Rabu (11-11-2026), bertempat di Aula Bapppeda Gorontalo Utara.
Dalam sambutannya,
Sekda Suleman Lakoro menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama
tim dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan di masing-masing
organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya,
selama ini proses penyusunan program dan kegiatan di sejumlah OPD masih perlu
diperkuat, khususnya dalam melibatkan seluruh bidang yang nantinya bertanggung
jawab melaksanakan program tersebut.
Sekda
Suleman menilai, penyusunan dokumen perencanaan tidak boleh hanya menjadi
tanggung jawab satu atau dua orang, tetapi harus melibatkan unsur terkait agar
program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tugas
masing-masing bidang.
“Harus ada
tim yang bekerja bersama dalam menyusun dokumen perencanaan maupun dokumen
keuangan. Jangan sampai perencanaan hanya disusun oleh satu pihak, sementara
bidang-bidang yang akan melaksanakan program tidak dilibatkan. Ini penting agar
seluruh proses terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.
Sekda juga
menyampaikan apresiasi kepada Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atas
pelaksanaan reviu yang telah memberikan sejumlah catatan dan masukan untuk
perbaikan tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya,
salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah memastikan adanya
keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga program dan kegiatan yang dituangkan
dalam dokumen perencanaan masing-masing OPD.
Sekda
Suleman Lakoro menjelaskan, visi, misi, serta arah kebijakan kepala daerah yang
tertuang dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam program
dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing.
“Yang harus
kita pastikan adalah bagaimana program prioritas yang tertuang dalam RPJMD
benar-benar terakomodasi dalam program kegiatan OPD. Jangan sampai ada
perbedaan pemahaman antara arah kebijakan pimpinan dengan penerjemahannya dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran,” ungkapnya.
Sekda
mencontohkan, dalam pelaksanaan kebijakan tertentu, terkadang terdapat
perbedaan pemahaman antara maksud dan arahan pimpinan dengan penerjemahan
teknis ke dalam program kegiatan OPD. Kondisi tersebut perlu diantisipasi
melalui koordinasi yang lebih intensif antara pimpinan perangkat daerah dan
para perencana.
Untuk itu, Sekda
Suleman Lakoro berharap BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat terus
memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada pemerintah daerah, baik
melalui workshop, bimbingan teknis, maupun bentuk pembinaan lainnya, khususnya
bagi aparatur yang bertugas dalam bidang perencanaan.
“Melalui
reviu ini, kita mendapatkan banyak masukan yang harus ditindaklanjuti. Kami
berharap BPKP terus memberikan penguatan kepada pemerintah daerah agar
pemahaman para perencana semakin baik dan dokumen perencanaan yang dihasilkan
benar-benar saling terhubung,” tambahnya.
Di akhir
sambutannya, Sekda Suleman Lakoro mengajak seluruh peserta, khususnya jajaran
perencana OPD, untuk mencermati berbagai catatan yang disampaikan Tim BPKP
serta menyamakan persepsi dalam memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan
daerah.
Sekda
Suleman Lakoro menegaskan bahwa
keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, hingga dokumen penganggaran
menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan perangkat
daerah berjalan searah dengan target pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2025–2029.
Kegiatan
reviu ini diharapkan menjadi momentum penguatan kualitas perencanaan,
peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan
program pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan
prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. (Kominfo-Gorut)
