Sekda Suleman Lakoro Buka Rakor Satgas Penanganan Illegal Fishing, Gorontalo Utara Perkuat Pengawasan Dan Perlindungan Ekosistem Laut
Sekda Suleman Lakoro Buka Rakor Satgas Penanganan Illegal Fishing, Gorontalo Utara Perkuat Pengawasan Dan Perlindungan Ekosistem Laut
Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat upaya perlindungan sumber daya
kelautan dan perikanan melalui sinergi lintas sektor dalam penanganan praktik
penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan penangkapan ikan
dengan cara merusak (destructive fishing).
Komitmen
tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Langkah
Penanganan Illegal Fishing dan Destructive Fishing yang dibuka secara resmi
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, bertempat di
Ruang Rapat Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa (17/11/2026),
Kegiatan
ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI Angkatan
Laut, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Gorontalo,
Perwira Operasional Polres Gorontalo Utara, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, serta Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dalam
sambutannya, Suleman Lakoro menyampaikan bahwa perlindungan laut merupakan
persoalan strategis bagi Gorontalo Utara, mengingat sebagian besar kehidupan
masyarakat sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
Sekda
Suleman menjelaskan, Gorontalo Utara memiliki garis pantai sepanjang kurang
lebih 137 kilometer, membentang dari Kecamatan Atinggola hingga Toringgula.
Dari 11 kecamatan yang ada, seluruhnya memiliki wilayah pesisir, sementara dari
123 desa terdapat 78 desa yang berada di kawasan pesisir.
Kondisi
tersebut menjadikan laut sebagai salah satu sumber utama penghidupan masyarakat
Gorontalo Utara yang berpenduduk sekitar 133 ribu jiwa. Karena itu, menurutnya,
keberlanjutan ekosistem laut harus menjadi tanggung jawab bersama, baik
pemerintah maupun masyarakat.
"Ketergantungan
masyarakat terhadap laut sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan dan
perlindungan laut harus menjadi perhatian serius. Kita tidak hanya memikirkan
kebutuhan hari ini, tetapi juga bagaimana mewariskan laut yang tetap terjaga
kepada generasi mendatang," ungkap Suleman.
Lebih
lanjut, Sekda Suleman Lakoro menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Utara di bawah kepemimpinan Bupati Thariq Modanggu telah mendorong sejumlah
inovasi untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, di antaranya Gerakan
Masyarakat Cinta Laut dan inovasi TEMANI LAUT.
Melalui
TEMANI LAUT, pemerintah daerah mendorong pembentukan kamar-kamar ikan sebagai
habitat buatan yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung sekaligus
membantu memulihkan ekosistem perairan yang mengalami kerusakan.
Program
tersebut juga diharapkan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat
pesisir, kelompok nelayan, pihak swasta dan para pelaku usaha untuk
bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Sekda Suleman
juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi nelayan, mulai dari dampak
musim kemarau berkepanjangan, meningkatnya biaya operasional melaut,
keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM), hingga kerusakan terumbu karang
yang menyebabkan nelayan harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut.
Menurutnya, kerusakan terumbu karang akibat praktik penangkapan ikan yang merusak harus menjadi perhatian bersama. Sebab, terumbu karang memiliki fungsi penting sebagai habitat dan tempat pemijahan berbagai jenis ikan, sementara proses pemulihannya membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Dalam
kesempatan itu, Sekda menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Pencegahan dan
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal serta Kegiatan Penangkapan Ikan
dengan Cara Merusak merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan
tindakan terpadu di wilayah perairan Gorontalo Utara.
Sekda
Suleman berharap Satgas yang telah
dibentuk melalui keputusan Gubernur Gorontalo tersebut dapat bekerja secara
kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sesuai kewenangan dan
tugas masing-masing.
Ada tiga
fokus utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Satgas, yakni
pemetaan dan inventarisasi wilayah rawan praktik illegal fishing dan
destructive fishing, penguatan sinergi serta koordinasi antarlembaga, dan
pelaksanaan patroli terpadu serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di
wilayah perairan.
Selain itu,
Suleman menekankan pentingnya membangun mekanisme pelaporan yang cepat, mulai
dari penerimaan informasi, verifikasi laporan, respons lapangan hingga tindak
lanjut penanganan kasus.
Peran
pemerintah kecamatan dan desa pesisir serta kelompok masyarakat pengawas
(Pokmaswas) juga dinilai sangat penting dalam membantu mengidentifikasi
aktivitas mencurigakan, melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada
masyarakat nelayan agar tidak melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak
lingkungan.
Sekda
Suleman juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan pangkalan Badan Keamanan
Laut (Bakamla) di wilayah Atinggola diharapkan dapat semakin memperkuat
pengawasan dan pengamanan perairan Gorontalo Utara ke depan.
"Satgas
ini jangan hanya berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Yang paling
penting adalah bagaimana pembagian tugasnya jelas, mekanisme komunikasinya
berjalan, patroli terpadu dilaksanakan, serta setiap laporan masyarakat dapat
direspons dengan cepat," tegasnya.
Sekda Suleman
berharap rapat koordinasi perdana ini dapat menghasilkan kesepahaman dan
rekomendasi konkret sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satgas ke depan, termasuk
penguatan koordinasi antarinstansi dan penyusunan rencana aksi bersama.
Sekda
mengingatkan bahwa praktik illegal fishing dan destructive fishing tidak hanya
merugikan nelayan saat ini, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan
sumber daya laut dalam jangka panjang.
"Kita
hanya mewarisi laut ini, bukan mewarisi kerusakannya. Karena itu, menjadi
tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melindungi ekosistem laut
Gorontalo Utara agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi yang
akan datang," tutupnya.
Melalui
rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap terbangun
komitmen bersama seluruh unsur terkait untuk memperkuat pengawasan, mencegah
praktik penangkapan ikan ilegal, serta memastikan kelestarian sumber daya
kelautan dan perikanan di perairan Gorontalo Utara tetap terjaga.(Kominfo-Gorut)
