info@gorutkab.go.id +6285240046579

Sekda Suleman Lakoro Buka Rakor Satgas Penanganan Illegal Fishing, Gorontalo Utara Perkuat Pengawasan Dan Perlindungan Ekosistem Laut

  • Novita Antula
  • Disukai 0
  • Dibaca 127 Kali
Sekda Suleman Lakoro Buka Rakor Satgas Penanganan Illegal Fishing, Gorontalo Utara Perkuat Pengawasan Dan Perlindungan Ekosistem Laut

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat upaya perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan melalui sinergi lintas sektor dalam penanganan praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing).

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Langkah Penanganan Illegal Fishing dan Destructive Fishing yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, bertempat di Ruang Rapat Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa (17/11/2026),

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI Angkatan Laut, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Gorontalo, Perwira Operasional Polres Gorontalo Utara, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam sambutannya, Suleman Lakoro menyampaikan bahwa perlindungan laut merupakan persoalan strategis bagi Gorontalo Utara, mengingat sebagian besar kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

Sekda Suleman menjelaskan, Gorontalo Utara memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 137 kilometer, membentang dari Kecamatan Atinggola hingga Toringgula. Dari 11 kecamatan yang ada, seluruhnya memiliki wilayah pesisir, sementara dari 123 desa terdapat 78 desa yang berada di kawasan pesisir.

Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Gorontalo Utara yang berpenduduk sekitar 133 ribu jiwa. Karena itu, menurutnya, keberlanjutan ekosistem laut harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

"Ketergantungan masyarakat terhadap laut sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan laut harus menjadi perhatian serius. Kita tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi juga bagaimana mewariskan laut yang tetap terjaga kepada generasi mendatang," ungkap Suleman.

Lebih lanjut, Sekda Suleman Lakoro menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di bawah kepemimpinan Bupati Thariq Modanggu telah mendorong sejumlah inovasi untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, di antaranya Gerakan Masyarakat Cinta Laut dan inovasi TEMANI LAUT.

Melalui TEMANI LAUT, pemerintah daerah mendorong pembentukan kamar-kamar ikan sebagai habitat buatan yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung sekaligus membantu memulihkan ekosistem perairan yang mengalami kerusakan.

Program tersebut juga diharapkan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, kelompok nelayan, pihak swasta dan para pelaku usaha untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Sekda Suleman juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi nelayan, mulai dari dampak musim kemarau berkepanjangan, meningkatnya biaya operasional melaut, keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM), hingga kerusakan terumbu karang yang menyebabkan nelayan harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut.

Menurutnya, kerusakan terumbu karang akibat praktik penangkapan ikan yang merusak harus menjadi perhatian bersama. Sebab, terumbu karang memiliki fungsi penting sebagai habitat dan tempat pemijahan berbagai jenis ikan, sementara proses pemulihannya membutuhkan waktu yang tidak singkat.


Dalam kesempatan itu, Sekda menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal serta Kegiatan Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan tindakan terpadu di wilayah perairan Gorontalo Utara.

Sekda Suleman  berharap Satgas yang telah dibentuk melalui keputusan Gubernur Gorontalo tersebut dapat bekerja secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sesuai kewenangan dan tugas masing-masing.

Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Satgas, yakni pemetaan dan inventarisasi wilayah rawan praktik illegal fishing dan destructive fishing, penguatan sinergi serta koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan patroli terpadu serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan.

Selain itu, Suleman menekankan pentingnya membangun mekanisme pelaporan yang cepat, mulai dari penerimaan informasi, verifikasi laporan, respons lapangan hingga tindak lanjut penanganan kasus.

Peran pemerintah kecamatan dan desa pesisir serta kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) juga dinilai sangat penting dalam membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat nelayan agar tidak melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Sekda Suleman juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan pangkalan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di wilayah Atinggola diharapkan dapat semakin memperkuat pengawasan dan pengamanan perairan Gorontalo Utara ke depan.

"Satgas ini jangan hanya berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Yang paling penting adalah bagaimana pembagian tugasnya jelas, mekanisme komunikasinya berjalan, patroli terpadu dilaksanakan, serta setiap laporan masyarakat dapat direspons dengan cepat," tegasnya.

Sekda Suleman berharap rapat koordinasi perdana ini dapat menghasilkan kesepahaman dan rekomendasi konkret sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satgas ke depan, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dan penyusunan rencana aksi bersama.

Sekda mengingatkan bahwa praktik illegal fishing dan destructive fishing tidak hanya merugikan nelayan saat ini, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan sumber daya laut dalam jangka panjang.

"Kita hanya mewarisi laut ini, bukan mewarisi kerusakannya. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melindungi ekosistem laut Gorontalo Utara agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi yang akan datang," tutupnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap terbangun komitmen bersama seluruh unsur terkait untuk memperkuat pengawasan, mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, serta memastikan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Gorontalo Utara tetap terjaga.(Kominfo-Gorut)