TPID Gorontalo Utara Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, IPH Minggu III September Capai 8,53

TPID Gorontalo Utara Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, IPH Minggu III September Capai 8,53

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (21-09-2026).

Rakor dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo Utara Osna Haluti, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nilawati Lubis, Sekretaris Dinas Perindagkop dan UMK Kabupaten Gorontalo Utara Lisnawati Pakaya, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Gorontalo Utara, serta perwakilan sejumlah OPD yang tergabung dalam TPID Kabupaten Gorontalo Utara.

Rakor membahas sejumlah langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2026. Selain itu, agenda juga mencakup evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Dalam rakor tersebut, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjadi salah satu indikator penting yang mendapat perhatian. Berdasarkan laporan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo Utara Dapit Rudianto, IPH Kabupaten Gorontalo Utara pada Minggu III September 2026 tercatat sebesar 8,53 dan berada pada peringkat 13.

Perkembangan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh sejumlah komoditas pangan utama, yakni cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian TPID Kabupaten Gorontalo Utara untuk terus memperkuat langkah pengendalian harga, khususnya terhadap komoditas pangan yang memberikan kontribusi terhadap perubahan IPH.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong langkah antisipatif dan konkret guna menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Rakor ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan program-program pemerintah, termasuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.(kominfo-Gorut)