TPID Gorut Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional : IPH Capai 7,85, Cabai Jadi Penyumbang Utama

TPID Gorut Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional : IPH Capai 7,85, Cabai Jadi Penyumbang Utama

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (14-09-2026).

Rakor yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto.

Dari Kabupaten Gorontalo Utara, kegiatan diikuti dari Ruang Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara Ajuba Talib, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yolanda Giola, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gorontalo Utara, Farid Badjeber  serta sejumlah perwakilan OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gorontalo Utara.

Rakor nasional tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya perkembangan pengendalian inflasi daerah, verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam pemantauan perkembangan harga di Gorontalo Utara, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu II September 2026 tercatat sebesar 7,85, dengan posisi peringkat 15.

Sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama perubahan harga tersebut, terutama cabai rawit sebesar 4,9, cabai merah sebesar 2,9, serta bawang merah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian TPID Kabupaten Gorontalo Utara untuk terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah.

Berdasarkan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo Utara, pembangunan KDMP di 123 desa saat ini terus berjalan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 desa telah menyelesaikan pembangunan, sementara 15 desa masih dalam proses pembangunan, sehingga total terdapat 28 desa yang telah masuk dalam progres pembangunan KDMP.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong percepatan pembangunan dan penguatan kelembagaan koperasi tersebut agar nantinya dapat menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus mendukung kemandirian ekonomi daerah.

Rangkaian kegiatan rakor juga diisi dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Melalui keterlibatan aktif dalam rakor nasional ini, Pemkab Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa, serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Gorontalo Utara di tengah dinamika harga komoditas pangan.(Kominfo-Gorut)