Wabup Nurjanah Hasan Yusuf Tutup Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Tekankan Komitmen OPD Perkuat Pengendalian Risiko Korupsi
Wabup Nurjanah Hasan Yusuf Tutup Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Tekankan Komitmen OPD Perkuat Pengendalian Risiko Korupsi
Wakil
Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, secara resmi menutup rangkaian
kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dengan tema
“Cegah, Deteksi, Respon”, yang berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.
Kamis (19-11-2026)
Dalam
sambutannya, Wabup Nurjanah menyampaikan bahwa kegiatan bimtek tersebut
merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam
memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengendalian
internal, serta mencegah potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan
daerah.
Wabup
Nurjanah mengungkapkan, berdasarkan laporan Inspektur Daerah, capaian SPIP
Kabupaten Gorontalo Utara berada pada nilai 2,90. Meski menempati posisi kedua
di tingkat Provinsi Gorontalo, capaian tersebut masih berada pada level 2 sehingga
diperlukan kerja keras dan komitmen bersama untuk meningkatkan maturitas SPIP
ke level 3.
"Ini
menjadi pekerjaan kita bersama. Saya berharap seluruh pimpinan OPD dan jajaran
dapat berupaya meningkatkan nilai SPIP kita, bukan hanya sekadar memenuhi
penilaian, tetapi benar-benar menerapkan sistem pengendalian internal dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan," ungkap Nurjanah.
Lebih
lanjut, Wabup menekankan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian
seluruh pimpinan OPD dan jajaran setelah mengikuti kegiatan bimtek tersebut.
Pertama,
seluruh kepala OPD diminta melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP
di lingkungan kerja masing-masing serta memastikan penerapannya berjalan secara
nyata, bukan hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi.
Kedua,
setiap OPD harus memperbaiki kualitas identifikasi dan pemetaan risiko,
termasuk risiko korupsi, serta menyusun rencana tindak pengendalian yang
terukur dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing perangkat daerah.
Ketiga, memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan. Ia meminta seluruh aparatur tidak ragu menyampaikan kendala apabila menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas maupun memenuhi ketentuan regulasi.
Menurutnya,
koordinasi, keterbukaan, dan keberanian untuk berkonsultasi menjadi hal penting
agar setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan serta
terhindar dari potensi penyimpangan.
"Saya
berharap jangan sampai kegiatan bimtek ini hanya selesai sampai di sini. Apa
yang sudah diperoleh selama kegiatan harus dibawa ke OPD masing-masing,
didiskusikan kembali, dan diterapkan dalam penyusunan program maupun
pelaksanaan kegiatan. Jangan malu bertanya apabila ada hal yang belum
dipahami," tegasnya.
Wabup Nurjanah
juga mengingatkan bahwa penyusunan program dan penganggaran tidak boleh hanya
dibebankan kepada pejabat atau staf yang menangani perencanaan. Seluruh
pimpinan OPD harus terlibat aktif, memahami regulasi, serta memastikan setiap
program yang direncanakan telah mempertimbangkan risiko dan mekanisme
pengendaliannya.
Wabup
Nurjanah berharap melalui penguatan SPIP terintegrasi, seluruh perangkat daerah
semakin berhati-hati, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan
amanah pemerintahan.
"Keberhasilan
membangun Gorontalo Utara tidak bisa hanya dilakukan oleh Bupati dan Wakil
Bupati. Dibutuhkan dukungan dan komitmen seluruh OPD serta ASN. Mari kita
bekerja bersama, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan setiap
program berjalan sesuai ketentuan," tambahnya.
Pada
kesempatan tersebut, Wabup Nurjanah turut menyampaikan apresiasi kepada
perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, para pemateri, Inspektorat Daerah, serta
seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian bimtek.
Wabup
berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan BPKP dapat
terus diperkuat, khususnya dalam pendampingan, evaluasi, dan peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Mengakhiri
sambutannya, Nurjanah secara resmi menyatakan penutupan kegiatan Bimtek
Penguatan SPIP Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi: Cegah, Deteksi,
Respon.
Penutupan
ini diharapkan menjadi titik awal bagi seluruh perangkat daerah untuk
menindaklanjuti hasil bimtek melalui langkah nyata, sehingga penguatan
pengendalian internal dan budaya antikorupsi semakin melekat dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.(Kominfo-Gorut)
