info@gorutkab.go.id +6285240046579

Wabup Nurjanah Hasan Yusuf Tutup Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Tekankan Komitmen OPD Perkuat Pengendalian Risiko Korupsi

  • Novita Antula
  • Disukai 0
  • Dibaca 97 Kali
Wabup Nurjanah Hasan Yusuf Tutup Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi, Tekankan Komitmen OPD Perkuat Pengendalian Risiko Korupsi

Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dengan tema “Cegah, Deteksi, Respon”, yang berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo. Kamis (19-11-2026)

Dalam sambutannya, Wabup Nurjanah menyampaikan bahwa kegiatan bimtek tersebut merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mencegah potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Wabup Nurjanah mengungkapkan, berdasarkan laporan Inspektur Daerah, capaian SPIP Kabupaten Gorontalo Utara berada pada nilai 2,90. Meski menempati posisi kedua di tingkat Provinsi Gorontalo, capaian tersebut masih berada pada level 2 sehingga diperlukan kerja keras dan komitmen bersama untuk meningkatkan maturitas SPIP ke level 3.

"Ini menjadi pekerjaan kita bersama. Saya berharap seluruh pimpinan OPD dan jajaran dapat berupaya meningkatkan nilai SPIP kita, bukan hanya sekadar memenuhi penilaian, tetapi benar-benar menerapkan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan," ungkap Nurjanah.

Lebih lanjut, Wabup menekankan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh pimpinan OPD dan jajaran setelah mengikuti kegiatan bimtek tersebut.

Pertama, seluruh kepala OPD diminta melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing serta memastikan penerapannya berjalan secara nyata, bukan hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi.

Kedua, setiap OPD harus memperbaiki kualitas identifikasi dan pemetaan risiko, termasuk risiko korupsi, serta menyusun rencana tindak pengendalian yang terukur dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing perangkat daerah.

Ketiga, memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan. Ia meminta seluruh aparatur tidak ragu menyampaikan kendala apabila menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas maupun memenuhi ketentuan regulasi.


Menurutnya, koordinasi, keterbukaan, dan keberanian untuk berkonsultasi menjadi hal penting agar setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan serta terhindar dari potensi penyimpangan.

"Saya berharap jangan sampai kegiatan bimtek ini hanya selesai sampai di sini. Apa yang sudah diperoleh selama kegiatan harus dibawa ke OPD masing-masing, didiskusikan kembali, dan diterapkan dalam penyusunan program maupun pelaksanaan kegiatan. Jangan malu bertanya apabila ada hal yang belum dipahami," tegasnya.

Wabup Nurjanah juga mengingatkan bahwa penyusunan program dan penganggaran tidak boleh hanya dibebankan kepada pejabat atau staf yang menangani perencanaan. Seluruh pimpinan OPD harus terlibat aktif, memahami regulasi, serta memastikan setiap program yang direncanakan telah mempertimbangkan risiko dan mekanisme pengendaliannya.

Wabup Nurjanah berharap melalui penguatan SPIP terintegrasi, seluruh perangkat daerah semakin berhati-hati, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan.

"Keberhasilan membangun Gorontalo Utara tidak bisa hanya dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Dibutuhkan dukungan dan komitmen seluruh OPD serta ASN. Mari kita bekerja bersama, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Nurjanah turut menyampaikan apresiasi kepada perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, para pemateri, Inspektorat Daerah, serta seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian bimtek.

Wabup berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan BPKP dapat terus diperkuat, khususnya dalam pendampingan, evaluasi, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Mengakhiri sambutannya, Nurjanah secara resmi menyatakan penutupan kegiatan Bimtek Penguatan SPIP Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi: Cegah, Deteksi, Respon.

Penutupan ini diharapkan menjadi titik awal bagi seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil bimtek melalui langkah nyata, sehingga penguatan pengendalian internal dan budaya antikorupsi semakin melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.(Kominfo-Gorut)