info@gorutkab.go.id +6285240046579

Wabup Nurjanah Pimpin Rakor Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Dorong Percepatan Penyelesaian Administrasi Aset Keagamaan

  • Novita Antula
  • Disukai 0
  • Dibaca 88 Kali
Wabup Nurjanah Pimpin Rakor Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Dorong Percepatan Penyelesaian Administrasi Aset Keagamaan

Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, menghadiri Rapat Koordinasi dan Inventarisasi Hambatan, Kendala, dan Masalah (HKM) Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah yang berlangsung di Ruang Rapat Tinepo, Kamis (19-11-2026).

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengidentifikasi berbagai persoalan administrasi dan legalitas aset keagamaan, sekaligus merumuskan langkah percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Gorontalo Utara, perwakilan Ketua Pengadilan Agama Kwandang, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, para camat se-Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Atinggola.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menekankan pentingnya inventarisasi data secara menyeluruh terhadap seluruh aset rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, untuk memastikan kejelasan status kepemilikan dan legalitas tanah yang digunakan.

Wabup Nurjanah menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dan pendataan di tingkat kecamatan, masih terdapat sejumlah tanah rumah ibadah yang telah memiliki sertifikat hak milik, tetapi belum beralih status menjadi sertifikat wakaf.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut melalui koordinasi dengan instansi berwenang, khususnya Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Kantor Pertanahan.


Berdasarkan laporan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara disampaikan bahwa sebaran sasaran penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf dan rumah ibadah kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2026 target penyelessian 155 bidang terdiri dari 141 Tanah Wakaf, 14 Gereja  terdapat pada 5 Kecamatan.

Adapun bidang yang memerlukan penanganan permasalahan sejumlah 47 bidang yang terdiri dari 42 tanah wakaf dan 5 Gereja yakni :

1.     Objek/Lokasi tidak ditemukan atau data ganda              28 bidang

2.     Status tanah (BMN, Aset Pemda, Eks HGU,

Tansmigrasi atau kepemilikan pribadi                              8 bidang

3.     Tumpang tindih hak                                                     4 bidang

4.     Sengketa atau keberatan                                              4 bidang

5.     Berada dalam Kawasan hutan                                       2 bidang

6.     Pemohon tidak bersedia                                               1 bidang

"Data ini perlu kita identifikasi dan tindak lanjuti bersama. Jangan sampai karena secara administrasi belum ada persoalan yang terlihat, kemudian kita menganggap seluruhnya sudah selesai. Kita perlu memastikan bahwa status tanah rumah ibadah benar-benar memiliki kepastian hukum," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Pengadilan Agama Kwandang turut menjelaskan mekanisme penyelesaian persoalan tanah wakaf melalui proses isbat wakaf, terutama terhadap aset wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun belum bersertifikat.

Melalui mekanisme isbat wakaf, aset keagamaan yang proses perwakafannya telah berlangsung tetapi belum terdokumentasi secara administratif dapat memperoleh kepastian hukum melalui penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan antara lain wakif atau pemberi wakaf telah meninggal dunia, ahli waris sulit dihubungi, nazir telah meninggal dunia, serta sertifikat tanah masih tercatat atas nama pribadi atau belum dilakukan pemisahan bidang tanah.

Perwakilan Pengadilan Agama juga menjelaskan bahwa penetapan isbat wakaf dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut, sebelum dilanjutkan dengan proses administrasi sertifikasi pada instansi pertanahan.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Atinggola mengungkapkan sejumlah kendala yang selama ini dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

Kendala tersebut meliputi ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, tidak tersedianya peta bidang tanah, praktik perwakafan yang hanya dilakukan secara lisan, dokumen sertifikat induk yang hilang atau rusak, serta ketidaksesuaian data identitas wakif dengan dokumen kependudukan.

Selain itu, terdapat persoalan tanah yang masih berstatus warisan bersama, tumpang tindih kepemilikan, batas dan ukuran tanah yang tidak jelas, hingga keterbatasan pemahaman pengelola atau nazir dalam memenuhi persyaratan administrasi wakaf.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi dan koordinasi intensif antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Kementerian Agama, KUA, Pengadilan Agama, dan Kantor Pertanahan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap seluruh data tanah wakaf dan rumah ibadah dapat terinventarisasi secara akurat, sehingga setiap kendala yang ditemukan memiliki kejelasan tindak lanjut dan solusi sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal proses tersebut agar seluruh aset keagamaan di Gorontalo Utara memiliki kepastian hukum dan terlindungi secara administratif.


Dengan demikian, percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah tidak hanya menjadi urusan administrasi, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga aset umat dan menjamin keberlanjutan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.(Kominfo-Gorut)