Wabup Nurjanah Pimpin Rakor Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Dorong Percepatan Penyelesaian Administrasi Aset Keagamaan
Wabup Nurjanah Pimpin Rakor Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Dorong Percepatan Penyelesaian Administrasi Aset Keagamaan
Wakil
Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, menghadiri Rapat Koordinasi dan
Inventarisasi Hambatan, Kendala, dan Masalah (HKM) Sertifikasi Tanah Wakaf dan
Rumah Ibadah yang berlangsung di Ruang Rapat Tinepo, Kamis (19-11-2026).
Rapat
koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengidentifikasi berbagai
persoalan administrasi dan legalitas aset keagamaan, sekaligus merumuskan
langkah percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di wilayah
Kabupaten Gorontalo Utara.
Kegiatan
ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Gorontalo Utara,
perwakilan Ketua Pengadilan Agama Kwandang, perwakilan Kementerian Agama
Kabupaten Gorontalo Utara, para camat se-Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan Atinggola.
Dalam
arahannya, Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menekankan pentingnya
inventarisasi data secara menyeluruh terhadap seluruh aset rumah ibadah, baik
masjid maupun gereja, untuk memastikan kejelasan status kepemilikan dan
legalitas tanah yang digunakan.
Wabup
Nurjanah menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dan pendataan di tingkat
kecamatan, masih terdapat sejumlah tanah rumah ibadah yang telah memiliki
sertifikat hak milik, tetapi belum beralih status menjadi sertifikat wakaf.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut melalui koordinasi dengan instansi berwenang, khususnya Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Kantor Pertanahan.
Berdasarkan
laporan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara disampaikan bahwa sebaran
sasaran penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf dan rumah ibadah kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2026 target penyelessian 155 bidang terdiri dari 141
Tanah Wakaf, 14 Gereja terdapat pada 5
Kecamatan.
Adapun
bidang yang memerlukan penanganan permasalahan sejumlah 47 bidang yang terdiri
dari 42 tanah wakaf dan 5 Gereja yakni :
1. Objek/Lokasi tidak ditemukan atau
data ganda 28 bidang
2. Status tanah (BMN, Aset Pemda, Eks
HGU,
Tansmigrasi atau kepemilikan pribadi 8 bidang
3. Tumpang tindih hak 4
bidang
4. Sengketa atau keberatan 4
bidang
5. Berada dalam Kawasan hutan 2 bidang
6. Pemohon tidak bersedia 1
bidang
"Data
ini perlu kita identifikasi dan tindak lanjuti bersama. Jangan sampai karena
secara administrasi belum ada persoalan yang terlihat, kemudian kita menganggap
seluruhnya sudah selesai. Kita perlu memastikan bahwa status tanah rumah ibadah
benar-benar memiliki kepastian hukum," ungkapnya.
Pada
kesempatan tersebut, perwakilan Pengadilan Agama Kwandang turut menjelaskan
mekanisme penyelesaian persoalan tanah wakaf melalui proses isbat wakaf,
terutama terhadap aset wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun
belum bersertifikat.
Melalui
mekanisme isbat wakaf, aset keagamaan yang proses perwakafannya telah
berlangsung tetapi belum terdokumentasi secara administratif dapat memperoleh
kepastian hukum melalui penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan dan
persyaratan yang berlaku.
Beberapa
persoalan yang ditemukan di lapangan antara lain wakif atau pemberi wakaf telah
meninggal dunia, ahli waris sulit dihubungi, nazir telah meninggal dunia, serta
sertifikat tanah masih tercatat atas nama pribadi atau belum dilakukan
pemisahan bidang tanah.
Perwakilan
Pengadilan Agama juga menjelaskan bahwa penetapan isbat wakaf dapat menjadi
salah satu solusi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut, sebelum
dilanjutkan dengan proses administrasi sertifikasi pada instansi pertanahan.
Sementara
itu, Kepala KUA Kecamatan Atinggola mengungkapkan sejumlah kendala yang selama
ini dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf.
Kendala
tersebut meliputi ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, tidak tersedianya peta
bidang tanah, praktik perwakafan yang hanya dilakukan secara lisan, dokumen
sertifikat induk yang hilang atau rusak, serta ketidaksesuaian data identitas
wakif dengan dokumen kependudukan.
Selain itu,
terdapat persoalan tanah yang masih berstatus warisan bersama, tumpang tindih
kepemilikan, batas dan ukuran tanah yang tidak jelas, hingga keterbatasan
pemahaman pengelola atau nazir dalam memenuhi persyaratan administrasi wakaf.
Ia
menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan
kolaborasi dan koordinasi intensif antara pemerintah kecamatan, pemerintah
desa, Kementerian Agama, KUA, Pengadilan Agama, dan Kantor Pertanahan.
Melalui
rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap seluruh
data tanah wakaf dan rumah ibadah dapat terinventarisasi secara akurat,
sehingga setiap kendala yang ditemukan memiliki kejelasan tindak lanjut dan
solusi sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal proses tersebut agar seluruh aset keagamaan di Gorontalo Utara memiliki kepastian hukum dan terlindungi secara administratif.
Dengan
demikian, percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah tidak hanya
menjadi urusan administrasi, tetapi juga merupakan langkah penting dalam
menjaga aset umat dan menjamin keberlanjutan pemanfaatannya bagi kepentingan
masyarakat.(Kominfo-Gorut)
