Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 Tepat Waktu, Pemkab Gorontalo Utara Berhasil Pertahankan Opini WTP

Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 Tepat Waktu, Pemkab Gorontalo Utara Berhasil Pertahankan Opini WTP

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara. Penyampaian ini dilakukan langsung dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (30-06-2026).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dedy Dunggio, serta dihadiri oleh Anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Penyampaian dokumen pertanggungjawaban ini merupakan tindak lanjut nyata dari amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi tersebut mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan terlaksananya agenda hari ini, Pemkab Gorontalo Utara mencatatkan kepatuhan administrasi yang tepat waktu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Gorontalo Utara menegaskan bahwa laporan keuangan yang diserahkan telah disusun secara penuh (full) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai mandat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Laporan ini mencakup 7 komponen utama berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kabar baik turut mewarnai paripurna ini. Hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 Gorontalo Utara kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini sukses mempertahankan prestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Proses audit komprehensif tersebut berlangsung selama kurang lebih 60 hari, terbagi atas pemeriksaan pendahuluan (Februari–Maret 2026) dan pemeriksaan laporan keuangan (April–Mei 2026), hingga penyerahan LHP oleh BPK RI pada Senin, 25 Mei 2026 lalu.

Atas capaian dan kelancaran proses ini, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Peran aktif DPRD dalam fungsi pengawasan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan keuangan—menjadi kunci utama keberhasilan ini.

"Alhamdulillah, kita masih dapat mempertahankan opini WTP dengan penyesuaian aplikasi SIPD yang berjalan optimal. Melalui kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun komitmen kuat agar ke depan pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara terus mempertahankan predikat tertinggi ini," ujar Bupati dalam sambutannya.

Dengan diserahkannya dokumen ini, diharapkan tahapan pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan lancar. Langkah cepat ini juga krusial guna menghindari mekanisme penetapan sepihak melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sesuai batas waktu 1 bulan yang diatur dalam Pasal 323 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan tingkat I ini, diharapkan terjalin sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melakukan evaluasi serta penyempurnaan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. (Kominfo-Gorut)